Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan, pemerintah telah menetapkan desain khusus untuk ibu kota negara baru bila seandainya jadi berpindah dari Jakarta ke luar Jawa. Konsep yang diusung adalah Pancasila.
"Kita punya konsep desain, bisa diterapkan dimana saja. Tapi ini baru konsep desain, konsep desain kami Kota Pancasila," ujar dia di Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Dia menambahkan, konsep desain kota baru tersebut masih sebatas ide, dan keputusan pastinya baru akan keluar jika telah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia.
"Itu kan masih panjang, masih harus dirapatkan dengan DPR, bukan diputuskan sepihak. Pasti itu harus ada persetujuan dpr, tidak semudah itu juga," sebutnya.
"Selain itu juga harus dilalui beberapa tahapan lainnya, termasuk penetapan di dalam undang-undang. Pasti nanti akan ada undang-undang baru terkait itu," dia menambahkan.
Secara estimasi waktu, Menteri Basuki melanjutkan, pembangunan ibu kota baru menurut rencana akan memakan waktu antara 4 sampai 5 tahun.
Sementara terkait pembiayaan, pemerintah juga disebutkannya bakal turut menggandeng pihak lain untuk terlibat sehingga tidak 100 persen mengandalkan anggaran milik negara.
"Enggak APBN murni. Mungkin lewat skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha), mungkin juga swasta masuk. Tidak apbn murni semua, tidak, tidak mungkin," seru dia.
Sedangkan secara perhitungan ongkos pembangunan, ia menuturkan, total pembiayaan bisa mencapai Rp 466 triliun. "Kalau kemarin dihitung oleh Bappenas itu sekitar Rp 466 triliun. Porsi negara mungkin sekitar Rp 250 triliun," pungkasnya.
April 30, 2019 at 03:32PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2VzaFqi
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment